1. perusahaan perseorangan, persekutuan, dan milik Negara

A. Perusahaan perorangan

Adalah perusahaan yang di kelola secara perorangan serta memiliki tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan perusahaan dan modalnya berasal dari milik sendiri. biasanya perusahaan perorangan memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan dari perusahaan perorangan:

1.      Seluruh keuntungan menjadi hak pemilik perusahaan.

2.      Pemilik perusahaan bebas mengambil keputusan tanpa terikat dengan orang lain.

3.      Pengelolaan badan usaha relatif mudah

4.      Rahasia perusahaan lebih terjamin.

5.      Biaya pengelolaan perusahaan lebih murah karena sumber daya yang digunakan juga terbatas

6.      Pemilik perusahaan dapat bekerja lebih giat karna menjalan perusahan sendiri.

7.      Pajak yang dibayar relatif kecil.

 

Sedangkan kelemahan yang dimiliki perusahaan perorangan sebagai berikut:

1.      Sumber keuangan perusahaan relatif terbatas karena sumber dana hanya bergantung pada satu orang.

2.      Tanggung jwab pemilik tidak terbatas bahkan sampai kekayaan pribadi.

3.      Kelangsungan usaha kurang terjamin.

4.      Perusahaan perorangan mengalami kesulitan dalam soal kepemimpinan karena seluruh kegiatan usaha dilakukan sendiri oleh pemilik badab usaha seperti masalah pencarian kredit, mengatur tenaga kerja, pembelanjaan, keuangan, produksi, dan kegiatan memasarkan produk.

http://assharrefdino.blogspot.com/2013/11/pengertian-perusahaan-perorangan.html

A.      PERSEKUTUAN PERDATA

Persekutuan Perdata diartikan sebagai: Perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan (manfaat) yang terjadi karenanya (pasal 1618 KUHPerdata).

Unsur Persekutuan Perdata:

PP merupakan perjanjian (kontrak)

Prestasi para pihak dengan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan

Tujuan untuk membagi keuntungan

Persekutuan Perdata merupakan suatu perjanjian yang konsekuensinya dalam persekutuan perdata modalnya tidak selalu uang, akan tetapi dapat berupa barang, kerajinan atau keterampilan.

Dalam persekutuan perdata harus ada pembagian keuntungan. Dalam persekutuan perdata tidak boleh ada perjanjian yang keuntungannya untuk 1 orang, walaupun hal tersebut telah disepakati mereka. Unsurnya haru membagi keuntungan, jika tidak maka batal demi hukum.

Cara mendirikan

Konsensual (pasal 1624 KUHPerdata)

Akte Notaris: dimaksudkan untuk menghindari dari persengketaan atau perselisihan di kemudian hari mengenai tanggung jawab, pembagian hal dan kewajiban masing-masing pihak.

Pemasukan (inbreng) Pasal 1619 KUHPerdata

Uang

Barang

Tenaga/kerajinan

Pengurusan

Pengangkatan: disebutkan dalam anggaran dasar sehingga mempunyai kewenangan yang mutlak dalam pengurusan persekutuan. Pengecualian bagi sekutu mandater yang diangkat dengan surat kuasa, dimana telah terdapat akta dahulu baru pengangkatan sekutu mandater.

Tidak melalui pengangkatan: semua sekutu.

Laba/rugi

Hanya diperjanjikan masalah keuntungan saja, tidak mengatur bagiamana seandainya terjadi kerugian.

Kewenangan mewakili sekutu (hubungan dengan pihak ketiga)

Apabila salah seorang sekutu melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga yang mewakili sekutunya maka akan mengikat 1 sekutu saja.

Apabila lebih dar 2 orang sekutu mengikatkan dengan pihak ketiga yang mewakili sekutuny, maka akan mengikat seluruh sekutu.

Tanggung jawab

Tidak terbatas.

B.      PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA

Firma (dari bahasa Belanda venootschap onder firma; secara harfiah: perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemiliki firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

Ciri-ciri firma:

Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.

Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin

Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.

Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup

Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma

Pendiriannya tidak memelukan akte pendirian

Mudah memperoleh kredit usaha

Cara mendirikan

Dengan akta otentik, apabila tidak memakai akta otentik maka firma tersebut tidak mengkhususkan lapangan usahanya, jadi bergerak disemua bidang. Selain itu jangka waktunya tidak terbatas dan tidak ada sekutu yang dikecualikan (lihat pasal 22 KUHD)

Pemasukan (inbreng) Pasal 1619 KUHPerdata

Uang

Barang

Tenaga/kerajinan

Pengurusan

Ada yang ditunjuk dalam Anggaran Dasar dan ada yang tidak didasarkan pada pengangkatan.

Pembubaran (Pasal 31-35 KUHD)

Bubar

Jangka waktu telah berakhir

Pekerjaan yang dituju telah selesai

Sekutu meninggal ataupun dibawah pengampuan, atau dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga.

Tanggung jawab

Secara bersama-sama, tidak ditentukan berapa besar atau kecilnya, yang pasti harus membayar sesuai dengan tanggungan firma tersebut.

Secara proporsional, dibagi secara proporsional sesuai dengan inbreng.

Secara tanggung menanggung, dibagi menjadi sama atau pukul rata.

C.      PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Misalnya: Riki Susanto and Partners.

Dari pengertian di atas, kita dapat membedakan sekutu menjadi dua bagian:

Sekutu aktif atau sekutu Komplementer, adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus.

Sekutu Pasif atau sekutu Komanditer, adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam.

Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum (sama dengan firma), sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri

.

Berdasarkan perkembangannya, bentuk perseroan komanditer adalah sebagai berikut:

Persekutuan komanditer murni

Bentuk ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama. Dalam persekutuan ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer.

Persekutuan komanditer campuran

Bentuk ini umumnya berasal dari bentuk firma bila firma membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer sedangkan sekutu lain atau sekutu tambahan menhadui sekutu komanditer.

Persekutuan komanditer bersaham

Persekutuan komanditer bentuk ini mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan.

Pengaturan

Pasal 1131 KUHPerdata

Cara mendirikan

Konsensual

Akta otentik

Pemasukan (inbreng)

Uang

Barang

Skill

Laba/rugi

Kesepakatan Anggaran Dasar

Berimbang

Pengurusan

Sekutu bertanggung jawab atas semua kerugian yang didasarkan atas inbreng.

http://patricia-seohyerim.blogspot.com/2011/07/persekutuan-perdata-cv-firma-dan-pt.html

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

1. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan usaha yang dikelola oleh negara (BUMN) dapat didasarkan pada kepemilikan, fungsinya, dan permodalannya.

a. Berdasarkan kepemilikannya, BUMN memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1) Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.

2) Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.

3) Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.

4) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

5) Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.

b. Berdasarkan fungsinya, BUMN memiliki ketentuan sebagai berikut.

1) Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara.

2) Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.

3) Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.

4) Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.

5) Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.

6) Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.

c. Berdasarkan permodalannya, BUMN memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1) Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2) Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara.

3) Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.

4) Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.

5) Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

6) Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.

2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1967, perusahaan negara digolongkan dalam tiga bentuk usaha negara, yaitu sebagai berikut.

a. Perusahaan Jawatan (Perjan) atau Departemen Agency

Perjan adalah perusahaan negara yang modalnya setiap tahun ditetapkan dalam APBN, bagi departemen yang bersangkutan.

Ciri-ciri Perjan antara lain:

- pengabdian/pelayanan kepada masyarakat (public service),

- sebagai bagian dari departemen/dirjen/direktorat/ pemerintah daerah,

- dipimpin oleh seorang kepala,

- memperoleh fasilitas negara,

- pegawainya pegawai negeri,

- pengawasan dilakukan baik secara hirarki maupun secara fungsional seperti bagian-bagian dari suatu departemen/ pemerintah daerah.

b. Perusahaan Umum (Perum) atau Public Corporation

Perum adalah perusahaan negara yang modal seluruhnya milik negara (berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan). Contoh: Perum Husada Bakti, Perum Pegadaian, Perum Pelayaran, dan sebagainya.

Ciri-ciri Perum antara lain:

- melayani kepentingan umum,

- umumnya bergerak dibidang jasa vital (public utility),

- dibenarkan memupuk keuntungan,

- berstatus badan hukum,

- mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta,

- hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata,

- modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan,

- dipimpin oleh seorang direksi,

- pegawainya adalah pegawai perusahaan negara,

- laporan tahunan perusahaan, disampaikan kepada pemerintah.

c. Perusahaan Perseroan (Persero) atau Public State Company

Persero adalah perusahaan negara yang modalnya terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh pemerintah (seluruh atau sebagian besar), yang bergerak di bidang produksi dengan tujuan mencari laba. Contoh: PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT Semen Gresik, PT BRI, dan PT Bank Mandiri.

Ciri-ciri Persero antara lain:

- memupuk keuntungan (profitability),

- sebagai badan hukum perdata (yang berbentuk PT),

- hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata,

- modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan (dimungkinkan joint dengan swasta nasional/asing),

- tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara,

- dipimpin oleh seorang direksi,

- status pegawainya sebagai pegawai perusahaan swasta,

- peranan pemerintah sebagai pemegang saham.

http://ssbelajar.blogspot.com/2012/08/badan-usaha-milik-negara-bumn.html

OBJEK HUKUM

      Objek Hukum

                  objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk subjek hukum dan menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.objek hukum berupa benda atau barang atau hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Biasanya objek hukum disebut BENDA. Menurut hukum perdata, benda ialah segala barang – barang dan hak – hak yang dimiliki orang.

                   Jenis objek hukum yaitu berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderan). Berikut ini penjelasannya :

1.1.Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen)

                  Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud. Yang meliputi :

1.1.1.      Benda bergerak / tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

1.1.2.      Benda tidak bergerak.

1.2.Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen)

                  Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriegoderen) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.

2.      Hak Kebendaan yang Bersifat sebagai Pelunasan Utang (Hak Jaminan)

                  Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang adalah hak jaminan yang melekat pada kreditur yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan ekekusi kepada benda melakukan yang dijadikan jaminan, jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian). Penggolongan jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu :

2.1.Jaminan yang bersifat umum:

2.1.1.      Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).

2.1.2.      Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya pada pihak lain.

2.2.Jaminan yang bersifat khusus:

2.2.1.      Gadai.

2.2.2.      Hipotik.

2.2.3.      Hak tanggungan.

2.2.4.      Fidusia.

SUMBER : https://www.academia.edu/4929559/SUBJEK_dan_OBJEK_HUKUM

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Menurut saya aspek hukum dalam ekonomi merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian, karena membuat suatu kepastian hukum dan suatu keamanan bagi para pelaku kegiatan per-ekonomian.

HUKUM

Definisi dan tujuan tentang hukum antara lain :

1. Van Kan, Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

       Tujuan : untuk ketertiban dan perdamaian.

2.  Utrecht, hukum merupakan himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yangmengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakatyang bersangkutan.

3.  Wiryono Kusumo, Hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnyadikenakan sanksi.

       Tujuan : untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat.

Hukum meliputi beberapa unsur-unsur yaitu :

1.           Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

2.           Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa

3.           Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi, dan

4.           Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas

PENGERTIAN EKONOMI DAN HUKUM EKONOMI

   Menurut M. Manulang ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran baik barang-barang atau pun jasa.

 Menurut Rochmat Soemitro hukum ekonomi adalah keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana saling berkepentingan.

 Sunaryati Hartono, Hukum ekonomi Indinesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan keputusanhukum secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi Indonesia.

HUKUM DAN EKONOMI

 Hukum ekonomi disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi denganharapan tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Dua aspek dalam hukum ekonomi :

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupanekonomi keseluruhan

2.   Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antaraseluruh lapisan masyarakat.

Hukum di Indonesia dapat dibedakan menjadi :

a.     Hukum ekonomi pembangunan yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai   cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

b. Hukum ekonomi social menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata.

Dasar asas hukum ekonomi bersumber pada pancasila dan UUD 1945 yaitu :

1. Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME 
2. Asas manfaat
3. Asas demokrasi Pancasila
4. Asas adil dan merata
5. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam kehidupan
6. Asas hukum
7. Asas kemandirian
8. Asas keuangan
9. Asas ilmu pengetahuan
10. Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat
11.   Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
12.   Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan

http://www.academia.edu/4382246/RANGKUMAN_ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI

KOPERASI JAYA MANDIRI

KOPERASI JAYA MANDIRI

Kelompok:

1. Tia Radida

2. Muhammad Wildan Sundana 

3. Ahmad Lukman

4. Muhammad Taufik

5. Siti Fatimah

A. SEJARAH KSU JAYA MANDIRI

      KSU Jaya Mandiri berdiri Pada tanggal 19 April 2001 di Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan Badan Hukum Nomor No. 40/BH/KDK.105/IV/2001tertanggal 19 April 2001 dan perubahan Anggaran dasar 40A/PAD/BH/KDK.105/IV/2003 dengan alamat di Kp. Jati 04/ RW 01 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

      Koperasi bergerak dalam usaha Simpan Pinjam yang mulanya berbentuk Kelompok Kerja dan Arisan Kelompok yang telah berjalan hampir selama satu tahun setengah sebelum keluarnya badan hukum yang permanen, melihat potensi yang ada maka berdasarkan kesepakatan bersama terbentuklah Koperasi Usaha Simpan Pinjam Jaya Mandiri Berkedudukan Di Kp. Jati Desa Parung Kecamatan Parung  Kabupaten Bogor, Namun ada sesuatu hal, maka kantor Koperasi Usaha Simpan Pinjam Jaya mandiri dengan kesepakatan seluruh Pengurus, Anggota Koperasi. Maka Kantor Koperasi Berpindah ke Komplik Sawangan Elok Bok Ac2 No.2 Desa Duren Seribu Kecamatan Sawangan Kota Depok, Yang tadinya Depok termasuk Kabupaten Bogor kami perkirakan tidak ada pemekaran wilayah, namun demikian ceritanya kami sebagai pengurus sudah merekomundasi kepada kepala kantor Wilayah Depok untuk meminta izin dengan adanya kantor Koperasi Jaya Mandiri Yang Berbadan Hukum Bogor, Mengapa pengurus Masih mempertahankan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor,Karena Anggota Koperasi  Jaya mandiri sebagian Warga Kabupaten Bogor dengan rata 100%.

B. BIDANG ORGANISASI

SUSUNAN PENGURUS PERIODE 2010 s/d 2013

Ketua                    M.Zohrie
Wakil Ketua        Alfian Nizar
Sekretaris            Ahmad Fikrie
Sekretaris II        Abdul Rahman
Bendahara          Nizamudin

SUSUNAN PENGAWAS PERIODE 2010 S/D 2013

Ketua                    Drs. Nuryani M.A
Anggota               Rafei
Anggota               Sumadi

KARYAWAN

a. Manager                                 1 Orang
b. Asesten Manager                 2 Orang
c. Pengawas Lapangan          6 Orang
d. Kepala Ba. Kredit                 6 Orang
e. Pembukuan                           3 Orang
f. Kasir                                        1 Orang
g. Petugas Lapangan              20 Orang

KEANGGOTAAN

Keanggotaan pada Tahun 2013 mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan volume pinjaman Pada akhir tahun 2013 jumlah anggota sebanyak 232 meningkat dari Tahun sebelumnya sejumlah 152 Orang.

MANAJEMEN

a)         Untuk lebih meningkatkan kinerja Koperasi khususnya dalam bidang saha simpan pinjam pengurus telah merealisasikan rencananya untuk membuka Cabang pelayanan di Wilayah Caringin Kabupaten Bogor untuk pengelolaannya di angkat seorang kepa;a Cabang yang diberi kuasa sepenuhnya untuk melalukan pengelolaan usaha simpan pinjam disekitar Wilayah Ciawi, Caringin, Cigombong, Cijeruk, dan Cisarua.

b)        Untuk lebih meningkatkan keterampilan dan meningkatan wawasan dalam usaha simpan pinjam pengurus dan karyawan telah mengikuti pendidikan Manajemen tingkat Dasar, Lanjutan dan pelatihan Akuntansi yang diselenggarakan oleh kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor.

c)         Seiring dengan usaha makin berkembang wilayah pemasaran Pengurus talah menerapkan administrasi dan pembukuan Akuntansi sesuai dengan yang lazim dilaksanakan oleh lembaga koperasi lainnya.

d)        Dengan semakin berkembangnya pelayanan pinjaman kepada nasabah pengurus membentuk dan menunjuk pembantu pembantu menager untuk mengawasi seluruh kegiatan karyawan dalam melayani nasabahnya.

e)        Surat menuyurat
Dari agenda surat menyurat masuk dan keluar periode Tahun 2013 tercatat sebagai berikut:
Surat masuk                                              8 Pucuk Surat
Surat keluar                                              25 Pucuk surat

f)          Rapat rapat kerja dengan karyawan dilaksanakan secara periode seminggu sekali untuk mengevaluasi kinerja dan membahas perkembangan usaha, permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi pemecahannya.
-          Rapat pengurus secara berkala sebanyak 4 kali
-          Rapat pengurus dan karyawan sebanyak 12 kali
-          Rapat pengurus dengan dewan penasehat 3 kali 
Dalam rapat rapat tersebut diatas, telah banyak membahas hal hal yang menyangkut perkembangan usaha koperasi simpan pinjam di Kabupaten Bogor dalam berbgai hal yaitu:
-          Bidang Organisasi dan Managemen
-          Bidang Usaha
-          Bidang permodalan
-          Bidang keuangan dan lain lain yang membahas tentang koperasi Jaya Mandiri.
Dari rangkaian kegiatan rapat-rapat dengan aspek pembahasab telah diambil sejumlah keputusan antara lain membuka Sub Unit Jaya Mandiri di Kecamatan Ciringin Kabupaten Bogor dan mengangkat pengelola Memberikan wewenang kepada pengelola untuk mengembangkan unit usaha di daerah Caringin dan sekitarnya.

g)         Pengembangan wilayah pemasaran akan lenih difokuskan kepada usaha usaha pertanian, perdagangan dan jasa Anggota.


C. BIDANG PERMODALAN

1.      Modal Sendiri
Pertumbuhan modal sendir belum sesuai yang diharapkan disebabkan sulitnya menagig simpanan wajib , pengurus mempunyai kebijakan memotong simpanan waib bagi anggota yang akan meminjam USP posisi modal sendiri per 31 Desember 2013 sebagai berikut :
                                                      
1. Simpanan Pokok                                 Rp. 11.636.000                   Rp. 7.620.000
2. Sipanan Wajib                                     Rp. 46.650.000                   Rp. 15.335.000
3. Penyertaan                                           Rp. 144.774.000                 Rp. 94.774.000
4. Cadangan                                             Rp. 154.800.000                 Rp. 73.810.475
5. Cadangab Resiko                                Rp. 63.658.000                   Rp. 40.158.000
       JUMLAH                                                 420.394.513                        231.697.475

2. Modal Luar
    1. Simpanan                                       Rp. 31.327.650                   Rp. 35.167.650
    2. Tabungan                                       Rp. 103.904.325                 Rp. 71.031.270
    3. Dana SHU                                      Rp. 100.337.456                 Rp. 37.068.335
    4. Hutang Bank                                   Rp. 80.000.000                   Rp. 95.000.000
                                                                     315.569.431                        238.267.255


Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha yang diperoleh “Jaya Mandiri” setiap Tahun sesuai dengan AD/AT dilokasikan sebagai berikut.

a)  Cadangan Koperasi                               25%                        Rp.         80.990.038
b)  Anggota yang berjasa                            25%                        Rp.         80.990.038
c)  Anggota ( Partisipasi Modal )               25%                        Rp.         80.990.038
d)  Pengurus dan Pengawas                      25%                        Rp.         32.966.015
e)  Kesejahteraan Pegawai                        5%                          Rp.         16.198.008
f)   Dana Pendidikan                                    5%                          Rp.         16.098.008
g)  Dana Sosial                                           2,5%                       Rp.          8.099.004
h)  Pembangunan Daerah kerja                2,5%                      Rp.          8.099.004

PENGERTIAN dan PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

KOPERASI

Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan Koperasi. Dari pengertian di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asosiasi orang-orang. Artinya, Koperasi adalah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang terdiri dari orang-orang yang merasa senasib dan sepenanggungan, serta memiliki kepentingan ekonomi dan tujuan yang sama.
2. Usaha bersama. Artinya, Koperasi adalah badan usaha yang tunduk pada kaidah-kaidah ekonomi yang berlaku, seperti adanya modal sendiri, menanggung resiko, penyedia agunan, dan lain-lain.
3. Manfaat yang lebih besar. Artinya, Koperasi didirikan untuk menekan biaya, sehingga keuntungan yang diperoleh anggota menjadi lebih besar.
4. Biaya yang lebih rendah. Dalam menetapkan harga, Koperasi menerapkan aturan, harga sesuai dengan biaya yang sesungguhnya, ditambah komponen lain bila dianggap perlu, seperti untuk kepentingan investasi.

Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta pernah berkata : bukan Koperasi namanya manakala di dalamnya tidak ada pendidikan tentang Koperasi.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Prinsip-prinsip Koperasi

Koperasi bekerja berdasarkan beberapa prinsip. Prinsip ini merupakan pedoman bagi Koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai Koperasi.

1.  Keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.
2. Pengawasan oleh anggota secara demokratis. Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusaan laki-laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Dalam Koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara) dikelola secara demokratis.
3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demoktaris. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal, diberikan secara terbatas. Anggota mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua dari tujuan seperti di bawah ini :
1.  Mengembangkan Koperasi. Caranya dengan membentuk dana cadangan, yang sebagian dari dana itu tidak dapat dibagikan.
2.  Dibagikan kepada anggota. Caranya seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi.
3.  Mendukung keanggotaan lainnya yang disepakati dalam Rapat Anggota.
4. Otonomi dan kemandirian. Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya. Apabila Koperasi membuat perjanjian dengan pihak lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari luar, maka hal itu haarus berdasarkan persyaratan yang tetap menjamin adanya upaya:

1. Pengawasan yang demokratis dari anggotanya.
2. Mempertahankan otonomi koperasi.
4. Pendidikan, pelatihan dan informasi. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pengawas, manager, dan karyawan. Tujuannya, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi perkembangan Koperasi. Koperasi memberikan informasi kepada maasyarakat umum, khususnya orang-orang muda dan tokoh-tokoh masyaralat mengenai hakekat dan manfaat berkoperasi.
5. Kerjasamaa antar koperasi. Dengan bekerjasama pada tingkat lokal, regional dan internasional, maka:

1. Gerakan Koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif.
2. Dapat memperkuat gerakan Koperasi.
6.  Kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan yang diputuskan oleh Rapat Anggota.

Nilai-Nilai Koperasi

Dalam pernyataan Aliansi Koperasi Sedunia, tahun 1995, tentang Jatidiri

koperasi, Nilai-nilai Koperasi dirumuskan sebagai berikut:

Koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai

a.       Nilai-nilai organisasi

(1) Menolong diri sendiri

(2) Tanggungjawab sendiri

(3) Demokratis

(4) Persamaan

(5) Keadilan

(6) Kesetiakawanan

b. Nilai-nilai etis

(1) Kejujuran

(2) Tanggung jawab sosial

(3) Kepedulian terhadap orang lain.

KOPERASI ADALAH SUBJEK HUKUM: PERSOONRECHT

Salah satu dasar hukum yang perlu dipahami dengan baik selain UUD 1945, UU, PP/Keppres/Kepmen adalah pengertian tentang subjek hukum dan aspek hukum perikatan. Dari sudut pandang hukum, yang dapat diklasifikasikan sebagai orang (persoonrecht) adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum diklasifikasikan sebagai orang karena bdan hukum itu sengaja dibuat untuk maksud tertentu, dibuat berdasarkan etentuan hukum yang berlaku untuk itudan karena itu hukum kedudukannya disamakan dengan orang.
Suatu badan secara sah dapat dikatakan sebagai subjek hukum apabila dari ketentuan hukum yang berlaku telah menentukan bahwa suatu perkumpulan telah dapat bertindak secara sah sebagaimana identik dengan manusia.

TUJUAN PENDIRIAN, RENCANA USAHA, BENTUK, DAN JENIS KOPERASI

Tujuan mendirikan sebuah koperasi alah untuk membangun sebuah organisasi usaha dalam memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Sebagai organisasi usaha, penerapan asas ekonomi dan asas hukum menjadi jelas. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi para anggota, hal inilah yang menjadi kekhususan koperasi.

Prinsip dasar koperasi dalam UU Perkoperasian adalah sebagai berikut : 

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa; usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian.
Sedangkan untu mengembangkan usaha koperasi; ditambahkan prinsip :
6. Pendidikan perkoperasian;
7. Kerja sama antarkoperasi.

Maksud dan tujuan pendirian koperasi juga merupakan ketentuan yang harus dimasukan ke dalam Anggaran Dasar, secara formal dan umum dapat dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan anggota masyarakat non-anggota pada umumnya.

Dalam UU No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, pengaturan mengenai oembagian jenis-jenis koperasi lebih terasa bebas jika dibanding pengaturan operasi yang ada di dalam UU No. 25 Tahun 1992. UU No. 12 tahun 1967 lebih terbuka dan luwes dalam menyikapi kemungkinan penggolongan jenis-jenis koperasi, hal ini memberi peluang kepada para pendiri koperasi untuk memilih jenis koperasi yang dikehendaki.

SYARAT-SYARAT PENDIRIAN

Syarat utama mendirikan sebuah koperasi hanya memerlukan calon pendiri sebanyak minimal 20 orang ; dari dua puluh orang tersebut kemudian dapat menjadi anggota semua, dan di antara mereka dapat dipilih menjadi anggota pengururs, maupun anggota pengawas.
Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal dan kesemua anggota telah memahami betul mengenai : tujuan, hubungan hukum dan aturan main dalam koperasi yang hendak merea dirikan tersebut, maka proses selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan bersama tersebut ke dalam Anggaran Dasar; yang berbentuk akta pendirian koperasi. Di dalam Anggaran Dasar tersebut, para pendiri wajib memuat dan menyatakan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut : 

1. Daftar nama pendiri
2. Nama dan tempat kedudukan koperasi
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
4. ketentuan mengenai keanggotaan
5. ketentuan mengenai rapat anggota
6. ketentuan mengenai pengelolaan
7. ketentuan mengenai permodalan
8. ketentuan mengenai jangka watu berdirinya
9. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
10. ketentuan mengenai sanksi

MODAL DASAR PENDIRIAN

Aturan mengenai permodalan koperasi ini memang tidak diatur secara detail, namun secara prinsip sangat jelas asal usul pengumpulan modal dalam sebuah koperasi seperti yang ditentukan dalam UU Perkoperasian, antara lain terdiri atas : 

1. Modal sendiri yang dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.
2. Modal pinjaman yang dapat berasal dari pinjaman dari anggota, pinjaman dari anggota koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi atau sumber-sumber pinjaman lain yang sah

PEROLEHAN STATUS BADAN HUKUM

Dengan diperolehnya pengesahan terhadap Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar koperasi tersebut, maa kperasi tersebut telah resmi memperoleh status Badan Hukum. Dengan status itu maka antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya telah terpisah secara tegas.
Badan hukum koperasi merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri seperti layaknya manusia yang dapat memiliki harta kekayaan dan kewajiban. Jadi, apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban hukum, maka harta milik pribadi-pribadi anggotanya tidak menjadi objek tuntutan untuk suatu tanggung jawab badan.