A. Perusahaan perorangan
Adalah perusahaan yang di kelola secara perorangan serta memiliki
tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan perusahaan dan modalnya berasal dari
milik sendiri. biasanya perusahaan perorangan memiliki kelebihan dan
kekurangan. Berikut kelebihan dari perusahaan perorangan:
1. Seluruh
keuntungan menjadi hak pemilik perusahaan.
2. Pemilik
perusahaan bebas mengambil keputusan tanpa terikat dengan orang lain.
3. Pengelolaan
badan usaha relatif mudah
4. Rahasia
perusahaan lebih terjamin.
5. Biaya pengelolaan
perusahaan lebih murah karena sumber daya yang digunakan juga terbatas
6. Pemilik
perusahaan dapat bekerja lebih giat karna menjalan perusahan sendiri.
7. Pajak yang
dibayar relatif kecil.
Sedangkan kelemahan yang dimiliki perusahaan perorangan
sebagai berikut:
1. Sumber
keuangan perusahaan relatif terbatas karena sumber dana hanya bergantung pada
satu orang.
2. Tanggung jwab
pemilik tidak terbatas bahkan sampai kekayaan pribadi.
3. Kelangsungan
usaha kurang terjamin.
4. Perusahaan perorangan mengalami kesulitan
dalam soal kepemimpinan karena seluruh kegiatan usaha dilakukan sendiri oleh
pemilik badab usaha seperti masalah pencarian kredit, mengatur tenaga kerja,
pembelanjaan, keuangan, produksi, dan kegiatan memasarkan produk.
http://assharrefdino.blogspot.com/2013/11/pengertian-perusahaan-perorangan.html
A. PERSEKUTUAN PERDATA
Persekutuan Perdata diartikan sebagai: Perjanjian antara dua orang atau
lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam
persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan (manfaat) yang terjadi
karenanya (pasal 1618 KUHPerdata).
Unsur Persekutuan
Perdata:
PP merupakan perjanjian
(kontrak)
Prestasi para pihak
dengan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan
Tujuan untuk membagi
keuntungan
Persekutuan Perdata
merupakan suatu perjanjian yang konsekuensinya dalam persekutuan perdata
modalnya tidak selalu uang, akan tetapi dapat berupa barang, kerajinan atau
keterampilan.
Dalam persekutuan perdata
harus ada pembagian keuntungan. Dalam persekutuan perdata tidak boleh ada
perjanjian yang keuntungannya untuk 1 orang, walaupun hal tersebut telah
disepakati mereka. Unsurnya haru membagi keuntungan, jika tidak maka batal demi
hukum.
Cara mendirikan
Konsensual (pasal 1624
KUHPerdata)
Akte Notaris: dimaksudkan
untuk menghindari dari persengketaan atau perselisihan di kemudian hari
mengenai tanggung jawab, pembagian hal dan kewajiban masing-masing pihak.
Pemasukan (inbreng) Pasal 1619 KUHPerdata
Uang
Barang
Tenaga/kerajinan
Pengurusan
Pengangkatan: disebutkan
dalam anggaran dasar sehingga mempunyai kewenangan yang mutlak dalam pengurusan
persekutuan. Pengecualian bagi sekutu mandater yang diangkat dengan surat
kuasa, dimana telah terdapat akta dahulu baru pengangkatan sekutu mandater.
Tidak melalui
pengangkatan: semua sekutu.
Laba/rugi
Hanya diperjanjikan
masalah keuntungan saja, tidak mengatur bagiamana seandainya terjadi kerugian.
Kewenangan mewakili
sekutu (hubungan dengan pihak ketiga)
Apabila salah seorang
sekutu melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga yang mewakili sekutunya
maka akan mengikat 1 sekutu saja.
Apabila lebih dar 2 orang
sekutu mengikatkan dengan pihak ketiga yang mewakili sekutuny, maka akan
mengikat seluruh sekutu.
Tanggung jawab
Tidak terbatas.
B. PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA
Firma (dari bahasa Belanda venootschap onder
firma; secara harfiah: perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau
sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan
usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemiliki firma
terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota
persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta
pendirian perusahaan.
Ciri-ciri firma:
Apabila terdapat hutang
tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
Setiap anggota firma
memiliki hak untuk menjadi pemimpin
Seorang anggota tidak
berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
Keanggotaan firma melekat
dan berlaku seumur hidup
Seorang anggota mempunyai
hak untuk membubarkan firma
Pendiriannya tidak
memelukan akte pendirian
Mudah memperoleh kredit
usaha
Cara mendirikan
Dengan akta otentik,
apabila tidak memakai akta otentik maka firma tersebut tidak mengkhususkan
lapangan usahanya, jadi bergerak disemua bidang. Selain itu jangka waktunya
tidak terbatas dan tidak ada sekutu yang dikecualikan (lihat pasal 22 KUHD)
Pemasukan (inbreng) Pasal 1619 KUHPerdata
Uang
Barang
Tenaga/kerajinan
Pengurusan
Ada yang ditunjuk dalam
Anggaran Dasar dan ada yang tidak didasarkan pada pengangkatan.
Pembubaran (Pasal 31-35 KUHD)
Bubar
Jangka waktu telah
berakhir
Pekerjaan yang dituju
telah selesai
Sekutu meninggal ataupun
dibawah pengampuan, atau dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga.
Tanggung jawab
Secara bersama-sama,
tidak ditentukan berapa besar atau kecilnya, yang pasti harus membayar sesuai
dengan tanggungan firma tersebut.
Secara proporsional,
dibagi secara proporsional sesuai dengan inbreng.
Secara tanggung
menanggung, dibagi menjadi sama atau pukul rata.
C. PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)
Persekutuan Komanditer (commanditaire
vennootschap atau CV) suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang
atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau
beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.
Misalnya: Riki Susanto and Partners.
Dari pengertian di atas,
kita dapat membedakan sekutu menjadi dua bagian:
Sekutu aktif atau sekutu Komplementer, adalah sekutu
yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak
ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu
aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus.
Sekutu Pasif atau sekutu Komanditer, adalah sekutu
yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi,
mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga
apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka
berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang
menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari
inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan,
pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut
sebagai persero diam.
Persekutuan komanditer
biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini
bukan merupakan badan hukum (sama dengan firma), sehingga tidak memiliki
kekayaan sendiri
.
Berdasarkan
perkembangannya, bentuk perseroan komanditer adalah sebagai berikut:
Persekutuan komanditer
murni
Bentuk ini merupakan
persekutuan komanditer yang pertama. Dalam persekutuan ini hanya terdapat satu
sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer.
Persekutuan komanditer
campuran
Bentuk ini umumnya
berasal dari bentuk firma bila firma membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma
menjadi sekutu komplementer sedangkan sekutu lain atau sekutu tambahan menhadui
sekutu komanditer.
Persekutuan komanditer
bersaham
Persekutuan komanditer
bentuk ini mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan dan sekutu
komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan
dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena
dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah
disetorkan.
Pengaturan
Pasal 1131 KUHPerdata
Cara mendirikan
Konsensual
Akta otentik
Pemasukan (inbreng)
Uang
Barang
Skill
Laba/rugi
Kesepakatan Anggaran
Dasar
Berimbang
Pengurusan
Sekutu bertanggung jawab
atas semua kerugian yang didasarkan atas inbreng.
http://patricia-seohyerim.blogspot.com/2011/07/persekutuan-perdata-cv-firma-dan-pt.html
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
1. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan usaha yang dikelola oleh negara (BUMN) dapat
didasarkan pada kepemilikan, fungsinya, dan permodalannya.
a. Berdasarkan kepemilikannya, BUMN memiliki ciri-ciri
sebagai berikut.
1) Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
2) Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara
fungsional dilakukan oleh pemerintah.
3) Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada
di tangan pemerintah.
4) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan
dengan kegiatan usaha.
5) Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung
jawab pemerintah.
b. Berdasarkan fungsinya, BUMN memiliki ketentuan sebagai
berikut.
1) Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu
sumber penghasilan negara.
2) Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang
menguasai hajat hidup orang banyak.
3) Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada
masyarakat.
4) Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan
utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
5) Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
6) Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan
efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.
c. Berdasarkan permodalannya, BUMN memiliki ciri-ciri
sebagai berikut.
1) Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan
negara yang dipisahkan.
2) Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya
dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51%
sahamnya dimiliki oleh negara.
3) Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.
4) Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.
5) Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk
kesejahteraan rakyat.
6) Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.
2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17
tahun 1967, perusahaan negara digolongkan dalam tiga bentuk usaha negara, yaitu
sebagai berikut.
a. Perusahaan Jawatan (Perjan) atau Departemen Agency
Perjan adalah perusahaan negara yang modalnya setiap tahun
ditetapkan dalam APBN, bagi departemen yang bersangkutan.
Ciri-ciri Perjan antara lain:
- pengabdian/pelayanan kepada masyarakat (public service),
- sebagai bagian dari departemen/dirjen/direktorat/
pemerintah daerah,
- dipimpin oleh seorang kepala,
- memperoleh fasilitas negara,
- pegawainya pegawai negeri,
- pengawasan dilakukan baik secara hirarki maupun secara
fungsional seperti bagian-bagian dari suatu departemen/ pemerintah daerah.
b. Perusahaan Umum (Perum) atau Public Corporation
Perum adalah perusahaan negara yang modal seluruhnya milik
negara (berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan). Contoh: Perum Husada
Bakti, Perum Pegadaian, Perum Pelayaran, dan sebagainya.
Ciri-ciri Perum antara lain:
- melayani kepentingan umum,
- umumnya bergerak dibidang jasa vital (public utility),
- dibenarkan memupuk keuntungan,
- berstatus badan hukum,
- mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan
bergerak seperti perusahaan swasta,
- hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata,
- modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara
yang dipisahkan,
- dipimpin oleh seorang direksi,
- pegawainya adalah pegawai perusahaan negara,
- laporan tahunan perusahaan, disampaikan kepada pemerintah.
c. Perusahaan Perseroan (Persero) atau Public State Company
Persero adalah perusahaan negara yang modalnya terdiri dari
saham-saham yang dimiliki oleh pemerintah (seluruh atau sebagian besar), yang
bergerak di bidang produksi dengan tujuan mencari laba. Contoh: PT Telkom, PT
Pos Indonesia, PT Semen Gresik, PT BRI, dan PT Bank Mandiri.
Ciri-ciri Persero antara lain:
- memupuk keuntungan (profitability),
- sebagai badan hukum perdata (yang berbentuk PT),
- hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata,
- modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan negara
yang dipisahkan (dimungkinkan joint dengan swasta nasional/asing),
- tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara,
- dipimpin oleh seorang direksi,
- status pegawainya sebagai pegawai perusahaan swasta,
- peranan pemerintah sebagai pemegang saham.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar